Judul Contoh Makalah:
Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah
 |
| Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah |
Keterangan Contoh Makalah:
Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah. Download File Format .doc atau .docx Microsoft Word.
Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah ini mudah-mudahan sanggup menjawab pencarian anda dan menjadi suplemen rujukan terkait dengan Contoh Makalah Pajak lainnya menyerupai makalah perihal pajak penghasilan, kumpulan makalah perpajakan, makalah perpajakan pdf, makalah perpajakan pph pasal 21, makalah perihal aturan pajak, makalah perihal pajak penghasilan orang pribadi, makalah perihal pajak daerah, kiprah makalah perpajakan dan lain-lain.
Rumusan Masalah
- Apakah terdapat perbedaan dalam penyerahan barang kena pajak (BKP) atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan konvensional?
- Bagaimana perbedaan yang terjadi antara penyerahan BKP atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan konvensional?
Batasan Masalah
- Masalah hanya berkenaan dengan prinsip syariah dan konvensional yang berlaku di dunia perbankan, tidak termasuk pada forum keuangan lainnya.
- Masalah hanya berkenaan dalam pajak pertambahan nilai (PPN).
- Masalah hanya berkenaan mengenai BKP dan tidak berkenaan dengan jasa kena pajak (JKP).
Pengertian PajakSesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno (1997) bahwa pajak yaitu suatu kewjiban kenegaraan dan pengapdiaan kiprah aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai banyak sekali keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.
Lebih lajut, pengertian diatas juga didukung dengan pernyataan berdasarkan Prof. Dr. Adriani yang menyatakan bahwa pajak yaitu iurang kepada Negara yang sanggup dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak. Sama menyerupai Prot. Dr. Adriani, Prof Dr. Rachmat Sumitro, SH juga menyetakan hal serupa, yaitu pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara yang didasarkan pada Undang-Undang dan sanggup dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale yang pribadi sanggup ditujuan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran umum.
KesimpulanDalam UU PPN yang berlaku mulai 1 April 2010 atas transaksi tersebut telah diatur khusus yaitu dalam Pasal 1 A ayat (1) karakter h UU Nomor 42 Tahun 2009 perihal Perubahan Ketiga Atas UU No.8 tahun 1983 perihal PPN Barang dan Jasa dan PPn atas Barang Mewah yang berbunyi penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap pribadi dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak (BKP).
Dari klarifikasi di atas, maka penyerahan BKP dalam rangka syariah terutang PPN supaya equal treatment dengan penyerahan BKP dalam rangka pembiayaan lainnya. Namun, penyerahan BKP dalam rangka syariah dianggap dilakukan pribadi dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan barang (mekanisme passthrough). Dengan demikian, Bank Syariah atau Lembaga Pembiayaan Syariah tidak terbebani dengan PPN atas penyerahan BKP. Pada prinsipnya, Bank Syariah dan Lembaga Pembiayaan tetap mendapat fasilitas, dengan tidak mengganggu prosedur PPN.
Preview Contoh Makalah:
Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah
Download Contoh Makalah:
[ Format File .doc / .docx Microsoft Word ]
Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah.docx
Demikian share file Contoh Makalah Pajak Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Berdasarkan Prinsip Syariah, semoga sanggup membantu dan bermanfaat.